Komisi B DPRD Tulungagung Soroti Kelangkaan Pupuk Subsidi untuk Petani

Memontum Tulungagung – Kelangkaan pupuk di Kabupaten Tulungagung, menjadi perhatian anggota legislatif. Disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, Hj Susilowati, bahwa pupuk memang tengah menjadi masalah nasional. Tidak hanya di Tulungagung, namun pupuk dimana-mana hampir sama, yaitu mulai dari kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang mulai tinggi.

“Dahulu waktu kita ke DPR RI (kunjungan), itu sempat bertanya mengenai pupuk bersubsidi. Ini sengaja ditanyakan, untuk mengetahui sejauh mana perhatian pupuk bersubsidi kepada petani,” ungkap Hj Susilowati saat dikonfirmasi, Minggu (21/08/2022) tadi.

Ini menjadi perhatian, tambah anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Tulungagung itu, karena selama ini banyak pendistristribusian pupuk yang belum maksimal. Terlebih, hasil pertanian juga banyak dikuasai tengkulak. Sehingga, petani sekarang dihimpit antara biaya produksi yang tinggi serta tidak bisa menutupi modal pertanian.

Karenanya, pihaknya mengupayakan petani agar tetap mendapat subsidi dengan menggaris bawahi khusus komoditas tertentu. Selain itu, legislatif mengusulkan penguatan asuransi kepada petani agar menjamin selama bercocok tanam.

Baca juga :

• Miliki Berbagai Program, Baznas Tulungagung Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
• Ajak Warga Bijak dalam Pinjaman Online, Kemenkominfo Gelar Diskusi Digital di Kalidawir Tulungagung
• Bahas Tips dan Trik Cek Berita Palsu, Kemenkominfo Gelar Diskusi Kuring di Acara Tenggur Expo Tulungagung
• Tabrakan Dua Perahu di Pantai Gladak Tulungagung, Empat Korban Ditemukan Meninggal
• Kemenkominfo Bahas Tantangan Transformasi Digital bagi Kemajuan Perekonomian di Balai Desa Pojok

“Selama ini, apa yang diberikan kepada tani juga belum tercover 100 persen,” imbuhnya.

Dewan lulusan Universitas Merdeka (Unmer) lulus 1997 ini menambahkan, di

Tulungagung sendiri pemanfaatan pupuk juga sempat pun diblokir. Ini karena, ada suatu wilayah yang bukan menjadi wilayah pertanian, namun tetap mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

“Alhamdulillah, hal ini akhirnya bisa dikomunikasikan,” ungkapnya. 

Ditambahkan Susilowati, walaupun demikian permasalahan pupuk tetap berlangsung. Mulai kelangkaan pupuk hingga permasalahan di lapangan, pun banyak terjadi.

“Ini akan tetap menjadi konsen Komisi B, untuk mencarikan solusi terbaik. Apalagi, Dinas Pertanian bagian dari mitra atau kontrol Komisi B,” lanjutnya. (jaz/and/sit)